Edukasiplus.com — Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi menarik ketika Kepala Dinas Lingkungan Hidup Feibe Rondonuwu mengungkap 13 Kabupaten dan Kota di Sulut darurat sampah.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV, Feibe menjelaskan program prioritas Dinas Lingkungan hidup yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan anggaran 261 juta rupiah yang menjadi penunjang IKU daerah di RPJMD.
Program lainnya yakni Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terdiri dari pengawasan dan pengelolaan sampah yang menjadi prioritas Kementerian Lingkungan Hidup karena terkait penilaian Adipura baru, yang akan mengumumkan Kabupaten Kota paling bersih dan paling Kotor.
“Penilaiannya di bawah 60 itu termasuk Kabupaten kota kotor, 65 sampai 75 itu baru dapat Adipura. Adipura kencana nilainya harus 75 ke atas,” ungkap Feibe Jumat (31/10/2025) pada rapat dengar pendapat Komisi IV.
Tak hanya itu, Feibe juga membeberkan, adanya surat edaran menteri untuk 13 Kabupaten, Kota di sulut termasuk darurat sampah kecuali Kota Kotamobagu, dan Bolaang Mongondow Utara dan terdapat 5 Kabupaten, Kota yang telah mendapatkan surat peringatan dari Kementerian karena pengelolaan (Tempat Pembuangan Akhir) TPA-nya belum benar.
“5 Kabupaten Kota sudah dapat surat cinta dari menteri yang TPA-nya open dumpling,” beber Feibe.
Surat cinta dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dimaksudkan Feibe adalah berupa sanksi terhadap 5 Kabupaten Kota tersebut.
“Sanksi administratif terhadap 5 Kabupaten kota yaitu Manado, Bitung, Minahasa Selatan, Talaud dan Sitaro. Namun semuanya telah melakukan pembenahan TPA,” jelas Feibe.
(Erga)
